Caleg Gerindra Dapil Jabar IX

Badan Pengawas Pemilu telah memutuskan menganulir kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret seluruh caleg DPR dari empat partai politik di beberapa daerah pemilihan.

Namun kebijakan tersebut masih menyisakan kontroversi. Karena demi memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan, ada parpol yang terpaksa harus mencoret salah seorang caleg laki-laki meski telah memenuhi syarat. Seperti yang dialami Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di dapil Jawa Barat IX.

"Ya bisa saja disebut keputusan Bawaslu seperti menghilangkan hak orang untuk berpolitik. Tapi kita kan hanya melaksanakan sesuai aturan. Itu kesalahan mereka (parpol) juga, mengapa tidak mengajukan calon yang betul-betul memenuhi syarat," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Jakarta, Jumat (12/7).

Menurutnya, langkah meminta parpol  mencoret nama salah seorang caleg laki-laki yang memenuhi syarat terpaksa dilakukan, demi menyelamatkan dapil dimaksud. Karena jika semua caleg dicoret, tidak hanya merugikan caleg dan partai semata, namun juga seluruh konstituen di dapil dimaksud.

Menurutnya langkah tersebut tidak akan dilakukan kalau sebelumnya parpol mengajukan lebih dari 30 persen bacaleg perempuan. Sehingga ketika salah seorang bacaleg perempuan bermasalah, syarat keterwakilan perempuan di setiap dapil masih terpenuhi.

"Kalau semuanya dicoret, apa itu nggak lebih menghilangkan hak? Prinsipnya dalam mengeluarkan keputusan Bawaslu sudah menilai dari berbagai aspek undang-undang. Dan KPU juga sudah menjalankan tugasnya. Masa mau kita bilang KPU salah? Itu kan melanggar hukum juga," katanya.

Sebelumnya Bawaslu memutuskan memulihkan hak Partai Gerindra di dapil Jawa Barat IX. Namun dalam keputusannya, Bawaslu meminta partai tersebut mengurangi jumlah caleg yang sebelumnya diajukan 8 nama menjadi 6 caleg.

Langkah ini dilakukan karena Bawaslu menilai Bacaleg Nur Rahmawati yang berjenis kelamin wanita, tetap tidak memenuhi syarat.

Jika hanya mencoret nama dimaksud, maka syarat keterwakilan minimal 30 persen perempuan, tetap belum terpenuhi. Sebab dari total 7 nama yang memenuhi syarat, hanya terdapat dua caleg perempuan.

Karena itu demi memenuhi syarat, Bawaslu kemudian memutuskan meminta Gerindra mengurangi satu nama caleg laki-laki yang ada.(gir/jpnn) 

http://www.jpnn.com/read/2013/07/12/181503/Gerindra-Harus-Coret-Satu-Caleg-Pria,-Bawaslu-tak-Mau-Disalahkan-

Read More

Sejumlah Warga Nahdliyin dan Marheinis Bergabung ke Gerindra

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sejumlah Nahdliyin dan Marheinis yang bergabung ke Partai Gerindra dan mendukung disambut gembira Calon Legislatif (Caleg). Salah satu Caleg DPRRI Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 6, Yudi Syamhudi mengungkapkan, masuknya Nahdliyin dan Marheinis menjadi pengurus struktural dan pendukung caleg-caleg Partai Gerindra merupakan fakta di lapangan.

"Ini realita progressif yang terjadi di dapil sekaligus basis-basis politik saya, Jawa Tengah 6," ujarnya.

Yudi mengakui, Nahdliyin dan Marheinis merupakan kekuatan tradisional yang menjadi simbol kekuatan santri dan nasionalis di Indonesia. "Dengan garis budaya dan ideologi yang dipegang turun temurun, tentu tidak mudah bagi kaum santri dan nasionalis menentukan pilihan politik praktisnya. Masuknya dua kekuatan politik yang dahulu terkenal disebut sebagai naga hijau dan naga merah  ini, karena kelompok masyarakat tradisional  mulai jenuh berharap dengan partai-partai politik yang sudah lama berdiri," ujarnya.

Menurutnya, mereka membutuhkan rumah perjuangan baru yang bisa dimiliki dengan sungguh-sungguh dan bisa benar-benar dipercaya. Mengingat, kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik saat ini meluntur, karena ulah para elit partai yang hanya mengeksploitasi rakyat tanpa kerja-kerja politik yang tulus untuk kepentingan rakyat.

Dia menganggap, Partai Gerindra saat ini sedang menjelma bentuknya dari partai kader menjadi partai massa. "Kondisi ini terbangun secara alamiah, berangkat dari manifesto partai dan program-program yang  berhaluan kerakyatan."

Menurutnya, di Jawa Tengah, pengaruh tradisi santri dan nasionalis begitu melekat dalam politik praktis, dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh yang berpendidikan pesantren.

"Di sinilah saya merasakan bahwa demokrasi di Indonesia harus mampu menjalin relasi kuat antara politik dan kultural. Karena Indonesia tidak sepenuhnya rasional. Separoh-separoh antara rasional dan kultural," ujarnya.

( Nurokhman / CN19 / SMNetwork ) http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/07/13/164394/Caleg-Gerindra-Sambut-Gembira-Bergabungnya-Warga-NU-dan-Marhein-

Read More