“Kami melihat para komisioner KPU lebih memilih beradu komentar di media massa dengan para pengkritik daripada segera melakukan tindakan-tindakan konkrit untuk memperbaiki DPS yang secara kasat mata sangat bermasalah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburokhman, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/8/2013).
Sikap KPU tersebut, lanjut Habiburokhman, tentu patut disesalkan, karena sebagai penyelenggara negara yang paling bertanggung-jawab atas kesuksesan pelaksanaan Pemilu, harusnya KPU menjadikan kritikan dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi utama untuk segera melakukan perbaikan.
Pemilu dapat dikatakan sukses jika pelaksanaannya minim kecurangan, sementara akar kecurangan dalam setiap Pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu.
Empat masalah besar terkait DPS yang hingga kini belum mendapat tanggapan dari KPU adalah soal fakta masih ada 50 juta DPS berbasis KTP Non Elektronik, soal format pengumuman yang tidak sesuai standar UU Nomor 8 Tahun 2012 sehingga sulit mendeteksi pemilih ganda dan pemilih fiktif , soal jadwal sub tahapan Pemilu yang sangat mepet dan tidak sinkron dan soal DPS LN yang hingga kini masih kacau balau.
Tidak ada satupun dari keempat masalah besar tersebut yang sudah diselesaikan atau setidaknya ditindaklanjuti secara serius oleh KPU. Soal DPS berbasis KTP Non Elektronik misalnya, KPU tidak pernah mencari solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pemilih fiktif dan pemilih ganda yang sangat mungkin muncul dengan memanipulasi KTP Non elektronik.
Lalu soal pengumuman di website, hingga hari terakhir pengumuman yaitu 1 Agustus 2013 formatnya masih berantakan dan bahkan masih banyak DPS dari Kabupaten/Kota yang belum diunggah. Begitu juga halnya dengan persoalan jadwal sub tahapan dan soal DPS Luar Negeri yang seolah diabaikan oleh KPU.
“Jika keempat masalah tersebut tidak segera diselesaikan, sangat mungkin Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 akan jauh lebih berantakan dibanding DPT Pemilu Presiden 2009,” ujar Habiburokhman.
Secara sederhana dapat dibandingkan jika pemilih fiktif pada Pilpres 2009 diklaim sebanyak 7 juta, maka dengan belum diselesaikannya empat masalah besar tersebut jumlah pemilih fiktif Pemilu 2014 bisa jauh melampaui 7 juta atau bahkan bisa mencapai puluhan juta.
Sebab variasi permasalahan pada penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 juga jauh lebih rumit ketimbang Pilpres 2009. Jika pada Pilpres 2009 tidak ada masalah daftar pemilih luar negeri, kali ini daftar pemilih luar negeri juga ikut kacau balau. Ada sekitar 4,5 juta pemilih luar negeri yang tidak masuk di daftar pemilih. Angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DPS LN versi KPU yang hanya sekitar 2 juta.
Pengalaman beberapa Pemilu terdahulu menunjukkan bahwa tanpa kekacaaun daftar pemilih saja sudah sangat sulit untuk mengamankan suara pemilih luar negeri dari target kecurangan, sebab di luar negeri struktur Bawaslu tidak bisa berjalan efektif.
“Kami sangat menyayangkan sikap KPU yang terkesan menganggap enteng masalah hingga tak mampu mencium bahaya besar yakni terdelegitimasinya Pemilu 2014 karena DPT yang tidak akurat,” pungkasnya.
Editor : Ervan Bayu Setianto
http://www.pesatnews.com/read/2013/08/06/32572/gerindra-jumlah-pemilih-siluman-bisa-sampai-puluhan-juta-orang
